Selasa, 06 April 2021

Zakat Dan Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan Menurut Pajak Penghasilan

 

Menurut Undang-undang PPh, zakat boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Syarat zakat menjadi pengurang penghasilan bruto ada dua, yaitu: adanya bukti pembayaran zakat, dan zakat dibayarkan melalui lembaga zakat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ketentuan ini berlaku juga untuk sumbangan keagamaan lainnya.

 

Dalam praktiknya, pengurangan penghasilan bruto dari zakat ini jarang dipergunakan. Terutama untuk Wajib Pajak karyawan. Kenapa? PPh orang pribadi sudah dihitung final dengan PPh Pasal 21. Sudah dipotog langsung setiap bulan oleh pemberi kerja. Pada akhir tahun, karyawan tinggal melaporkan.

 

Jika dimasukkan unsur zakat, maka SPT Tahunan akan menjadi lebih bayar. Nah, keadaan lebih bayar inilah yang seringkali dihindari oleh Wajib Pajak di Indonesia. Termasuk saya 

 

Status SPT Tahunan lebih bayar artinya Wajib Pajak meminta restitusi kepada otoritas pajak. Untuk mendapatkan restitusi ini, otoritas pajak membuat sejumlah prosedur yang membuat repot Wajib Pajak.

Otoritas pajak tidak mau “salah” mengeluarkan uang, sebaliknya Wajib Pajak tidak mau direpotkan dengan prosedur restitusi.

 

Tetapi, ada beberapa kondisi SPT Tahunan tidak nihil. Justru Wajib Pajak harus melunasi kekurangan PPh Pasal 29 sebelum melaporkan SPT Tahunan. Diantaranya:

  • Wajib Pajak orang pribadi pengusaha dan membayar PPh Pasal 25.
  • Wajib Pajak orang pribadi pisah harta, atau NPWP suami dan istri berbeda, sehingga penghasilan suami dan istri harus digabung dulu, setelah itu dihitung PPh masing-masing secara proporsional.

 

Jika kondisi SPT Tahunan ternyata kurang bayar, dan harus melunasi PPh sebelum lapor, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk mengurangi PPh Pasal 29.

 

Penerapan Zakat Mengurangi Pajak di SPT Tahunan

 

Tentunya Anda bertanya, bagaimana penerapan zakat mengurangi pajak di SPT Tahunan? Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaraan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 yang berbunyi:

 

(1). Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

 

(2). Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

  1. Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
  2. Paling sedikit memuat:
    1. Nama lengkap wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak pembayar pajak.
    2. Jumlah pembayaran.
    3. Tanggal pembayaran.
    4. Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan pemerintah.
    5. Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah di bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung.
    6. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila melalui transfer rekening bank.

 

Namun, zakat Anda tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika:

  1. Tidak dibayarkan oleh wajib pajak pada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan pemerintah.
  2. Bukti pembayaran tidak memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan di atas.

 

Jika sudah membayar zakat dan memiliki bukti sesuai ketentuan dalam peraturan, Anda dapat melampirkannya pada saat pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan dalam tahun pajak saat zakat ditunaikan. Zakat di SPT Tahunan akan menentukan penghasilan neto.

 

Kesimpulan

Sudah menjadi kewajiban bagi umat Muslim untuk menunaikan zakat, terutama di bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Jika sudah memenuhi syarat sah dan syarat rukun berzakat namun tidak mengerjakannya, akan mendapatkan ganjaran dosa. 

 

Pastikan Anda membayar zakat pada badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah. Sebab, bukti pembayaran zakat Anda dapat menjadi pengurang penghasilan bruto untuk penghitungan pajak saat mengisi SPT Tahunan nanti. Simpan bukti pembayaranya dan lampirkan saat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sehingga zakat mengurangi pajak Anda, baik untuk wajib pajak pribadi maupun badan.

 

Berikut ini lembaga zakat dan lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau penerima sumbangan keagamaan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2018 :

 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai berikut:

  1. Badan Amil Zakat Nasional
  2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
  3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota

 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:

  1. LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)
  2. LAZ Nurul Hayat (LAZ NH)
  3. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI)
  4. LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)
  5. Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI)
  6. Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya
  7. Yayasan Dompet Dhuafa Republika (LAZ DD)
  8. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al Azhar)
  9. Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM)
  10. Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid)
  11. Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)
  12. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII)
  13. Yayasan Global Zakat
  14. Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)
  15. Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia
  16. Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)

 

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

  1. Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
  2. Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah

 

Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama sebagai berikut:

  1. Yayasan Gema Indonesia Sejahtera (LAZ GIS)
  2. Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya

 

Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam sebagai berikut:

  1. Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat)
  2. Yayasan Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB
  3. Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM)
  4. Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur
  5. Yayasan Dompet Sosial Madani (LAZ DSM) Bali
  6. Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation)
  7. Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten
  8. Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah

 

Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:

  1. LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat
  2. LAZ Mata Air (LAZISMA)
  3. LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf
  4. LAZ Yayasan Ummul Quro’ Jombang
  5. LAZ Yayasan Dompet Amanah Umat Sedati Sidoarjo
  6. LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman
  7. LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada
  8. LAZ Indonesia Berbagi
  9. LAZ Yayasan Amal Sosial As-Shohwah Malang
  10. LAZ Yayasan Ulil Albab
  11. LAZ Yayasan Nahwa Nur
  12. LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi

 

Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional sebagai berikut:

  1. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
  2. Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia
  3. Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia
  4. Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia.

 

Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik sebagai berikut:

  1. adan Amal Kasih Katolik (BAKKAT)

 

Lembaga Penerima dan Mengelola Sumbangan Keagamaan Kristen sebagai berikut:

  1. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)
  2. Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI)

 

Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu sebagai berikut:

  1. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)

 

Tidak ada komentar: